Jakarta, KilasKampus – Kualifikasi akademik dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) minimal  jenjang S-2 masih menjadi PR pemerintah. Dari 280.000 dosen, sekitar 54 persen yang belum tersertifikasi. Hal tersebut diungkap oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya, Ilmu pengetahuan dan Teknologi, Pendidikan Tinggi Kemenristek, dan Dikti, Ali Ghufron Mukti, akhir pekan lalu (27/2), di Jakarta.

Seiring dengan jenjang pendidikan, masih terdapat lebih dari 32.000 dosen yang berkualifikasi akademik S-1 dan dibawahnya, yang sebahagian besar dosen tersebut berada di PTS. Hal itu diperoleh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemenristek  dan Dikti per 27 Oktober 2015, menurut data tersebut dosen berkualifikasi S-1 di PTN sebanyak 4.611 orang, sedangkan di PTS sebanyak 28.303 orang. Sementara dosen dengan jenjang pendidikan S-2 sebanyak 45.315 orang di PTN dan 72.174 orang di PTS. Untuk jenjang S-3, dosen dengan kualifikasi ini sebanyak 16.387 orang di PTN dan 7.923 orang di PTS. Untuk mendongkrak kualifikasi akademik dosen pemerintah memberi dukungan beasiswa pendidikan, baik belajar di dalam maupun luar negeri. Saat ini ada 12.005 dosen mendapat beasiswa S-2 dan S-3 di dalam dan luar negeri.

Menurut Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kemenristek dan Dikti, Muklas Ansori bahwa bagi dosen S-1 sudah menjadi pengajar sebelum terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2005 tentang Guru dan Dosen, yang mensyaratkan dosen harus jejang S-2, pemerintah menyediakan beasiswa afirmasi sejak tahun lalu. Sayangnya, dari kuota beasiswa afirmasi yang disediakan pemerintah  sebanyak 3.000 orang, hanya 50 persen yang terserap. “Dosen S-1 yang belum melanjutkan ke S-2 masih banyak ditemui di PTS, terutama di PT kesehatan. Ada karena alasan usia, ada pula karena tidak punya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2. Ini sedang kami cari solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah ini ini”, ujar  Mukhlas, di Jakarta, Jumat (13/11).

Mukhlas mengharap, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) mengimbau PTS dibawah kordinasinya menginstruksikan PTS yang masih punya banyak dosen berkualifikasi S-1 untuk melanjutkan kuliah, baik memanfaatkan beasiswa pemerintah maupun dari kampus masing-masing. “Bisa saja ada alternatif dipindahkan ke bagian lain atau tak jadi dosen lagi untuk meningkatkan diri”, ujar Muklas.

Untuk meningkatkan kualitas akademik,  kompetensi dan profesionalisme dosen, Selain beasiswa, tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran untuk mensertifikasi sedikitnya 20.000 dosen. Jika kualitas dosen tidak segera diperbaiki, otomatis akan mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi (PT) tersebut.

Mestinya Tuntas 2015

Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kemenristek dan Dikti, Bunyamin Maftuh menambahkan, sertifikasi dosen mestinya sudah tuntas pada 2015, hal ini mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2004. Namun, di tingkat PT, sertifikasi dosen optimal. Dalam rapat koordinasi nasional Kemenristek dan Dikti, beberapa waktu yang lalu diputuskan sertifikasi dosen diperpanjang sampai 2017. Perpanjangan ini untuk memberi waktu bagi dosen yang belum S-2.

Jumlah dosen yang belum disertifikasi sejak 2011 sampai sekarang menurun. Di PTN, dosen yang belum disertifikasi sekitar 21 persen, sedangkan di PTS berkisar 62-92 persen. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak dosen yanmg belum S-2.

Peningkatan kualitas dan pemetaan dosen kompetensi dosen termasuk salah satu bagian dalam grand design sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirumuskan dalam Kemristek dan Dikti. Desain ini, kata Ghufron, harus sesuai dengan prinsip pembangunan yang ditetapkan pemerintah 5 – 20 tahun ke depan.

Menurut Ghufron, hal ini tidak mudah, tetapi harus dilakukan karena negara lain sudah melakukan. Hl ini Ghufron memberi contoh Jepang, negara matahari itu memiliki grand desind dalam sistem pendidikan yang dikaitkan dengan rencana pembangunannya.(bd/kompas/sumber lain)